Filosofi kebijakan pendidikan karakter mencakup dalam unsur karakter dan pembelajaran. Mengamati bahwa wacana publik mengenai pendidikan karakter didominasi oleh fokus pada moralitas, religiusitas, dan nasionalisme. Hasilnya, kami menemukan bahwa aspek pembelajaran dalam pendidikan perlahan menjadi berbeda, khususnya dalam implementasi kebijakan terbaru, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Pendidikan Karakter dalam Sistem Pembelajaran
Pendidikan Karakter disahkannya dalam peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, filosofi yang mendasar pada 18 nilai
karakter yang dikembangkan dalam konsep pendidikan karakter.
Dalam PPK, nilai dikelompokkan dalam lima aspek :
- Religiusitas
- Integritas
- Nasionalisme
- Kemandirian
- Gotong royong
Secara teoritis, kelima aspek pendidikan karakter ini menghadirkan solusi khusus untuk mengatasi permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat tanpa mengabaikan masalah rendahnya hasil belajar. Namun dalam praktiknya, PPK cenderung dibatasi karena dominannya tiga aspek: moralitas, religiusitas, dan nasionalisme. Sangat sedikit arahan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran akademik.
Kebijakan pendidikan karakter
Pertanyaannya, apa tujuan pendidikan di Indonesia?
Tujuan utama pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan padatahun 1945 ada dua, yaitu mengembangkan karakter dan meningkatkan pengetahuan
peserta didik.
Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara menekankan empat konsep terpadu, yaitu :
- Tujuan etika
- Intelektual
- Estetika
- Kinestetik dan tiga pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat).
Oleh karena itu, filosofi yang mendasari pendidikan karakter
bersifat "holistik", dan mencakup peningkatan karakter dan kecerdasan,
serta tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan.
Dengan berjalannya waktu, setelah reformasi politik Indonesia
pada tahun 1998, penekanannya telah bergeser. Mengikuti tren demokratisasi pada
masa itu, Pendidikan Moral Pancasila berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Pada masa transisi ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional dan Undang Sistem Pendidikan Nasional memasukkan nilai utama yang
kemudian menjadi landasan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter.
Kebijakan terbaru tentang pendidikan karakter, masih
berlandaskan prinsip Ki Hadjar Dewantara. Meskipun kami melihat bahwa kurang
dari separuh nilai tersebut berhubungan dengan pembelajaran keterampilan atau
kemampuan (seperti membaca, matematika, sains, sejarah), kami berpandangan
bahwa PPK yang dirancang tidak dengan sendirinya mengurangi aspek pembelajaran.
